Prinsip-prinsip Rule of Law secara hakiki ( materil ) di Indonesia

 Prinsip-prinsip Rule of Law secara hakiki ( materil ) di Indonesia

Prinsip-prinsip Rule of Law secara hakiki (material) di Indonesia sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan menyangkut ketentuan-ketentuan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law.

Berdasarkan pengalaman berbagai Negara dan hasil kajian, menunjukan keberhasilan bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa.Hal ini didukung kenyataan bahwa rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula.Karena bersifat legalisme maka mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.

Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait rule of law telah banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya belum mencapai hasil yang optimal sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaanrule of law belum dirasakan dimasyarakat.

E.     Strategi Pelaksanaan (Pengembangan) Rule Of Law Di Indonesia

Agar pelaksanaan Rule of Law bisa berjalan dengan yang diharapkan, maka:

1.      Keberhasilan rules of lawharus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa.

2.      Rule of law yang merupakan intitusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa.

3.      Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan social, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus ditegakan secara adil juga memihak pada keadilan.

Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif, yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar hokum progresif bahwa ”hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Hukum progresif memuat kandungan moral yang kuat.Arah dan watak hukum yang dibangun harus dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki bangsa yang bersangkutan atau “back to law and order”, kembali pada hukum dan ketaatan hukum negara yang bersangkutan itu.

Sumber:

https://areaponsel.com/twitter-umumkan-percobaan-280-karakter/