Prinsip – Prinsip Peradilan

Prinsip – Prinsip Peradilan

  1. Peradilan yang bebas, tidak memihak (Independen)

Tujuan sistem konstitusionalisme adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan badan-badan legislatif dan eksekutif. Hal ini mendapat tempat dalam UUD 1945. Oleh karenanya peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan jaminan konstitusional. Hal itu merupakan ketentuan undang-undang dasar yang tidak saja melarang setiap campur tangan, instruksi tetapi bahkan juga rekomendasi dari eksekutif dan legislatif terhadap yudikatif dalam melaksanakan tugas-tugas peradilannya. Para hakim hendaknya memiliki kemampuan ketrampilan dan mental sedemikian rupa agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh kebebasan intelektual serta integritas moral.[10]

  1. Pelaksanaan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan

Peradilan membutuhkan tenaga-tenaga personil, seperti pejabat-pejabat badan peradilan yang mendukung tugasnya dalam melaksanakan peradilan, juga dibutuhkan perlengkapan materil dan finansial. Sederhana maksudnya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, sedang biaya ringan maksudnya biaya yang dapat dijangkau oleh rakyat. Dengan adanya hal tersebut, peradilan dapat mewujudkan pelaksanaan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.[11]

 

Sumber :

https://bingkis.co.id/ini-alasan-google-pilih-hantu-jinx-untuk-doodle-rayakan-halloween/