Perubahan Konstitusi

Perubahan Konstitusi

Yang dimaksud dengan perubahan konstitusi adalah segala usaha untuk menambah dan atau mengurangi baik sebagian atau seluruh makna yang terkandung dalam konstitusi tersebut melalui suatu mekanisme perubahan yang ditentukan berdasarkan peraturan ketatanegaraan yang berlaku.Perubahan konstitusi merupakan keharusan dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, karena bagaimanpun konstitusi haruslah sesuai dengan realitas kondisi bangsa dan warga negaranya.

Dengan kata lain, bahwa sifat dinamis suatu bangsa terhadap setiap peradaban harus mampu diakomodasi dalam konstitusi negara tersebut. Karena jika tidak, maka bukan tidak mungkin bangsa dan negara tersebut akan tergilas oleh arus perubahan peradaban itu sendiri.Perubahan konstitusi/UUD yaitu: Secara revolusi, pemerintahan baru terbentuk sebagai hasil revolusi ini yang kadang-kadang membuat sesuatu UUD yang kemudian mendapat persetujuan rakyat.

Secara evolusi, UUD/konstitusi berubah secara berangsur–angsur yang dapat menimbulkan suatu UUD, secara otomatis UUD yang sama tidak berlaku lagi.

Adapun cara yang dapat digunakan untuk mengubah Undang-Undang Dasar atau konstitusi melalui jalan penafsiran, menurut K.C. Wheare ada 4 (empat) macam cara, yaitu melalui:

1.      Beberapa kekuatan yang bersifat primer

2.      Perubahan yang diatur dalam konstitusi

3.      Penafsiran secara hukum

4.      Kebiasaan yang terdapat bidang ketatanegaraan.

v  Perubahan Konstitusi di Indonesia

Dalam Undang-undang Dasar 1945, terdapat satu pasal yang berkenaan dengan cara perubahan UUD, yaitu Pasal 37 yang menyebutkan:

1.      Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlahanggota MPR harus hadir.

2.      Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlahanggota yang hadir.

Pasal tersebut mengandung tiga norma, yaitu:

1.      Bahwa wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR sebagailembaga tertinggi Negara.

2.      Bahwa untuk mengubah UUD, kuorum yang harus dipenuhisekurang-kurangnya adalah 2/3 dari seluruh jumlah anggota MPR.

3.      Bahwa putusan tentang perubahan UUD adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir.

POS-POS TERBARU