Peradilan bersifat demokratis

 Peradilan bersifat demokratis

Pemeriksaan persidangan dan pengumuman keputusan-keputusan perkara di depan umum oleh pengadilan, yang ditentukan sebagai suatu syarat di dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman nomor 14 tahun 1970, merupakan suatu komunikasi antara pengadilan dan masyarakat, karena diletakkan prinsip-prinsip demokrasi di dalam jalannya peradilan. Prinsip ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat, bahkan merupakan suatu hak bagi masyarakat untuk mengikuti prosedur persidangan pengadilan dan dengan cara ini masyarakat melakukan pengawasan terhadap administrasi pengadilan.[12]

  1. Transparansi dan kontrol sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.[13]

  1. Persamaan dalam Hukum

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Hal tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum tertentu yang kondisinya terbelakang.[14]

  1. Unsur Peradilan

Untuk berjalannya peradilan dengan baik dan normal, sebagaimana dituliskan dalam literatur fiqih diperlukan adanya enam unsur, yakni:[15]

  1. Hakim atauQadhi

Orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.

Hukum, yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara.

  1. Mahkum Bihī, suatu hak.
  2. Mahkum Alaih, yaitu orang yang dijatuhkan hukuman atasnya.
  3. Mahkum Lahū, yaitu orang yang menggugat suatu hak.
  4. Perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hukum (putusan).

    POS-POS TERBARU