Pengertian Ultra Vires

Pengertian Ultra Vires

Pengertian Ultra Vires

Istilah ultra vires sebenarnya secara etimologis

berasal dari Bahasa Latin. Secara harfiah Ultra berarti sesuatu yang sangat besar dan melampaui ukuran yang semestinya, dan vires berarti tindakan. Dengan demikian ultra vires dapat diartikan sebagai tindakan yang melampaui ukuran yang telah ditetapkan. Dalam hubungan ini perlu ditegaskan bahwa yang telah diuraikan tadi merupakan pengertian ultra vires pada umumnya.
Sebagai istilah umum maka istilah tersebut tidak hanya dikenal dalam Hukum Perseroan, melainkan terdapat pula dalam berbagai bidang hukum seperti dikemukanan dalam Wikipedia, the free encyclopdia, sebagai berikut:
Under constituional law, particularly in Canada and the United States, constitutions give federal and provincial or state governments various powers. To go outside those powers would be ultra vires; for example, although the court did not use the term, in striking down a federal law in United States v.Loves on the ground that it exceedded the Constitutional authority of Congress, the Supreme Court effectively declared the law to be ultra vires…. In administrative law, an act may be judicially reviewable ultra vires in a narrow or broad sense. Narrow ultra vires applies if an administrator did not have the substantive power to make a decision or it was wrought with procedural defects. Broad ultra vires applies if there is an abuse of power.
Bertumpu pada uraian tersebut dapat dikemukakan, ultra vires ternyata dikenal baik dalam Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara. Dalam Hukum Tata Negara kewenangan itu pada pokoknya menyangkut hubungan antara negara dengan pemerintahnya yang diatur konstitusi. Apabila melampaui konstitusi maka pemerintah federal, provinsi atau negara bagian dapat dinyatakan telah melakukan ultra vires. Sementara itu Hukum Administrasi Negara memiliki pandangan yang lebih beragam. Bidang hukum ini mengenal ultra vires dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, ultra vires terjadi bilaman pejabat tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atau membuat keputusan dengan prosedur yang cacat Pengertian ultra vires yang luas berlaku apabila terdapat penyalahgunaan wewenang.
Dalam Hukum Perseroan baik yang berorientasi pada sistem common law maupun yang menganut sistem civil law, wewenang atau kompetensi juga dikenal dan diterapkan. Namun demikian menemukan uraian pengertian ultra vires dalam perangkat sistem civil law termasuk dalam UUPT sangatlah sulit bahkan tidak ditentukan sama sekali. Oleh karena itu uraian mengenai pengertian ultra vires lebih banyak bertumpu pada sumber-sumber yang mengacu pada sistem common law.
Dari perspektif Hukum Perseroan pada pokoknya terdapat berbagai pengertian dan penjelasan yang diberikan bahwa ultra vires adalah sebagai berikut:
· Ultra vires menggambarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu korporasi dimana tindakan-tindakan tersebut bersifat melampaui ruang lingkup kewenangan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasarnya(corporation’s articles of incorporation) atau dalam suatu ketentuan anggaran rumah tangganya(in a clause in its bylaws).
· Acts beyond the scope of the powers of a corporation, as defined by its charter or laws of state of incorporation
· ….what happens when a corporation acts in a way that goes beyond the powers given to it by the governing corporate statute and articles of incorporation? This is the so called ultra vires problem, Munir Fuady yang mengutip Stephen H. Gifis mengemukakan terminologi “ultra vires” dipakai khususnya terhadap tindakan perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh anggaran dasarnya atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut.
· Ewan MacIntyre pada pokoknya mengemukakan, ultra vires merupakan an act which a company’s objects clause did not permit the company to do.
Pandangan-pandangan tersebut pada dasarnya mengandung makna, bahwa perseroan sebagai badan hukum memiliki kompetensi untuk bertindak. Berhubung karena perseroan tidak dapat melakukan tindakan sendiri maka dibutuhkan Direksi sebagai wakil perseroan yang mewujudkan tindakan-tindakan itu. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perseroan melalui Direksinya haruslah memperoleh persetujuan atau termasuk dalam ruang lingkup tindakan-tindakan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan mengenai tujuan perseroan(company’s objects clause). Apabila tidak sesuai atau tidak tercantum dalam ketentuan-ketentuan tersebut, maka terjadilah ultra vires atau tindakan yang melampaui kompetensi.
Istilah atau terminologi ultra vires seringkali digandengkan dengan istilah doctrine atau doktrin sehingga menjadi ultra vires doctrine dan terhadap istilah ini juga terdapat beberapa penjelasan sebagai berikut :
· Robert W. Hamilton(1991: 52) menegaskan ….the doctrine of ultra vires pada dasarnya merupakan suatu ajaran hukum mengenai tindakan-tindakan yang melampaui ruang lingkup maksud dan tujuan atau kewenangan dari suatu badan hukum (…. beyond the scope of the purpose or powers of a corporation.
· Paul Latimer yang mengetengahkan mengenai legal impossibility of corporation dan old legal rule of ultra vires pada intinya juga memberikan pengertian yang sama, bahwa doktrin ultra vires merupakan suatu doktrin pengaruh yang timbul dari tindakan yang melampaui kewenangan korporasi berkonotasi pada tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.
· Dalam cousework.com dikemukakan….bilamana suatu kewenangan yang telah ditetapkan dalam suatu kewenangan umum terlampaui, maka tindakan-tindakan yang telah dilakukan dengan melampaui kewenangan itu merupakan tindakantindakan yang cacat seperti halnya ultra vires. The ultra vires doctrine menyediakan sarana kontrol terhadap pihak-pihak yang tindakannya melampaui kewenangan.
· Legal-dictionary.com. 20/08/2009 9.00) pada dasarnya memberi penjelasan….the doctrine in the law of corporations that hold if a corporation enters into a contract that is beyond the scope of its corporate powers, the contract is illegal.
Pengertian yang lebih komprehensif tersedia pada Oxford Dictionary Of Law pada pokoknya menjelaskan bahwa istilah tersebut merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu kewenangan publik, perusahaan, atau subyek hukum lain yang melampaui batas-batas wewenang yang diberikan. Doktrin Ultra Vires relevan dengan seluruh wewenang dalam pengertian yang mencakup kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan baik yang tercipta melalui peraturan perundangundangan maupun dokumen pribadi atau perjanjian-perjanjian.
Sebagai suatu doktrin hukum yang mengandung pengertian berdasarkan pemahaman hukum umum merupakan ajaran dan di dalam ajaran itu sendiri terdapat prinsip-prinsip hukum yang dapat diterima secara universal, maka terhadap ultra vires doctrine tidak perlu dipersoalkan lagi apakah doktrin tersebut berasal dari negara dengan tradisi hukum common law system ataukah dari civil law system.
Berdasarkan penelusuran tersebut pula dapatlah dikemukakan, doktrin ultra vires pada intinya merupakan ajaran tentang penyelesaian akibat tindakan-tindakan yang melampaui kewenangan yang telah diberikan baik yang dilakukan oleh perseroan. Dasar pertimbangannya, perseroan dapat diberikan dan memiliki kewenangan atau kompetensi mengandung pengertian bahwa perseroan itu dapat pula melakukan tindakan yang melampaui kewenangan. Oleh karena itu subyek hukum tersebut dapat ditundukkan pada doktrin ultra vires, dan sesuai dengan topik bahasan, maka dalam tulisan ini uraian mengenai ultra vires secara khusus ditujukan pada tindakan-tindakan Direksi yang melampaui kewenangan perseroan.
Dengan bertumpu pada pengertiannya, Doktrin ultra vires pada pokoknya dapat diterapkan secara luas, dan dari keluasan ruang lingkup tersebut dapatlah diidentifikasi adanya tiga sifat tindakan ultra vires sebagai berikut:
a. Tindakan ultra vires yang bersifat melampaui atau eksesif,
b.Tindakan ultra vires yang bersifat tidak beraturan atau iregularitas,
c. Tindakan ultra vires yang bersifat bertentangan atau konflik
ad. a. Tindakan ultra vires yang bersifat melampaui atau eksesif Tindakan ultra vires yang bersifat eksesif mengandung pengertian bahwa tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh perseroan melalui Direksi merupakan aktivitas yang melampaui kewenangan atau kompetensi yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Dalam hal ini tindakan Direksi melebihi batas-batas kompetensi yang diberikan.
ad. b. Tindakan ultra vires yang bersifat tidak beraturan atau Tindakan ultra vires yang bersifat iregularitas lebih menunjukkan pelaksanaan kegiatan perseroan yang tidak teratur. Dalam hal ini perseroan pada dasarnya memiliki kompetensi untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan, akan tetapi perseroan melaksanakannya secara tidak beraturan atau tidak konsisten dan cendrung spekulatif.

ad. c. Tindakan ultra vires yang bersifat bertentangan atau konflik Kedua sifat tindakan ultra vires seperti yang telah diuraikan itu menggunakan anggaran dasar sebagai acuan, apakah melampaui atau tidak konsisten dengan anggaran dasar tersebut. Sedangkan untuk tindakan ultra vires yang bersifat bertentangan atau konflik, di samping anggaran dasar juga menggunakan peraturan hukum dan ketertiban umum sebagai acuan.


Sumber: https://civitas.uns.ac.id/kasiono/seva-mobil-bekas/