Penerapan Sistem Zonasi Membutuhkan Perpres

Penerapan Sistem Zonasi Membutuhkan Perpres

Penerapan Sistem Zonasi Membutuhkan Perpres
Penerapan Sistem Zonasi Membutuhkan Perpres

Sistem zonasi sekolah bukan hanya garapan satu kementerian, tapi butuh sinkronisasi 18

kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Karena itu, dalam implementasinya butuh Peraturan Presiden (Perpres).

Pernyataan itu disampaikan Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan Chatarina Muliana Girsang saat diskusi Di Balik Kebijakan Zonasi di Jakarta, kemarin. Menurutnya, sistem zonasi dalam pendaftaran peserta didik baru (PPDB) sangat penting diperkuat Perpres sebagai dasar sinkronisasi kebijakan terkait sistem zonasi dengan K/L lain.

Dia mengatakan, di dalam Perpres itu akan diatur sinkronisasi dengan 18 KL seperti Kementerian PUPR yang

bertugas membangun sekolah, Kementerian Keuangan terkait anggaran, Kementerian PAN dan RB untuk pemenuhan gurunya, dan bahkan ada Kementerian Agama yang membawahi sekolah keagamaan.

 

Sumber :

http://devitameliani.blog.unesa.ac.id/bubbu–my-virtual-pet-169-apk–mod