Penafsiran Nasional

Penafsiran NasionalPenafsiran Nasional

           Ialah penafsiran menilik sesuai tidanya dengan sistem hukum yang berlaku misalnya hak-milik pasal 570 KUHS sekarang harus ditafsirkan menurut hak milik sistem hukum Indonesia (Pancasila).

  1. Penafsiran teleologis, (sosiologis)

        Yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Ini penting disebabkan kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa sedangkan bunyi undang-undang tetap sama saja.

  1. Penafsiran ekstensif

Yaitu memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukannya seperti “aliran listrik” termasuk juga “benda”.

  1. Ipenafsiran restriktif

          Ialah penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu, misalnya “kerugian’ tidak termasuk kerugian yang “tak terwujud” seperti sakit, cacat dan sebagainya.

  1. Penafsiran analogis

              Yaitu memberi tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, misalnya “menyambung” aliran listrik dianggap sama dengan “mengambil” aliran listrik.

POS-POS TERBARU