KTKLN Harus Dihapus dalam RUU PPILN

KTKLN Harus Dihapus dalam RUU PPILN

KTKLN Harus Dihapus dalam RUU PPILN
KTKLN Harus Dihapus dalam RUU PPILN

BANDUNG – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia

di Luar Negeri (PPILN) harus mampu memberikan pelayanan kepada pekerja Indonesia di luar negeri. Hal ini berdasar pada prinsip aman, cepat, mudah, dan murah.

Oleh karena itu, Fraksi PKS DPR RI mendorong terciptanya komponen biaya penempatan yang murah dan terjangkau, serta menolak adanya birokrasi yang tidak efektif.

“Salah satu komponen tersebut adalah Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri

(KTKLN) yang selama ini menimbulkan polemik bagi pekerja Indonesia di luar negeri. Komponen tersebut harus dihapus dalam RUU PPILN,” kata Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Chairul Anwar dalam release yang diterima jabarprov.go.id, Jum’at (16/8)

RUU PPILN, jelas Anwar merupakan perwujudan kehadiran negara dalam memproteksi pekerja Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, percepatan pembahasan RUU PPILN seharusnya menjadi prioritas untuk melindungi rakyat Indonesia di manapun mereka berada. RUU PPILN harus mampu mengedepankan aspek perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri, baik aspek jaminan sosial maupun hak asasi manusianya.

Selama ini regulasi terkait pekerja Indonesia di luar negeri

yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Namun hal ini dinilai belum efektif dalam menjawab persoalan pekerja Indonesia di luar negeri, baik selama pra-penempatan, masa penempatan, dan pasca-penempatan. Lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri membuka peluang terjadinya praktik perdagangan manusia.

Anwar menyatakan bahwa kondisi tersebut membuka peluang bagi pekerja Indonesia di luar negeri menjadi korban eksploitasi, serta meningkatkan kasus kekerasan yang sebagian besar dialami oleh pekerja perempuan.

 

Sumber :

https://www.diigo.com/annotated/eedcbd8597483c0f4186d7ae2a83aaf6