Kehujjahan Maslahah

Kehujjahan Maslahah

Kehujjahan Maslahah

Para ulama ushul fikih sepakat menyatakan

bahwa maslahah al-mu’tabarahdapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat maslahah al-Mulghah tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum islam, demikian juga dengan maslahah al-Gharibah, kerena tidak dikekemukakan oleh praktek syara’. Adapun terhadap maslahah al-Mursilah, pada prinsipnya Jumhur Ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara’, sekalipun dalam penerapan dan penetapam syaratnya.

       Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa menjadikan maslahah al-mursilah sebagai dalil disyaratkan maslahah tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadist atau ijma’ yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan ‘illat(motivasi hukum)dalam penerapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum.

Menghilangkan kemudaratan, bagaimana pun bentuknya merupakan tujuan syara’ yang wajib dilakukan. Menolak kemudaratan itu ternasuk kedalam konsep maslahah al-mursalah. Dengan demikikan, ulama Hanafiyyah menerima maslahah al-mursilah sebagai dalil yang mneteapkan hukum, dengan syarat dan sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash dan ijima’ dan jenis sifar kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukun oleh nash atau ijma’. Penerapan konsepmaslahah al-mursalah dikalangan Hanafiyyah terlihat secara luas dalam metode istihsan (pemalingan hukum dari kehendak qiyas atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan oleh beberapa indikasi). Indikasi-indikasi yang dijadikan pemalingan hukum tersebut, pada umumnya adalah maslahah al-mursalah.

       Ulama Malikiyyah dan hanabilah menerima maslahah al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum , bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas menerapkannya. Meneurut mereka maslahah al-mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas maslahah al-mursalah itu brsifat pasti (qath’i), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zhanni (relatif).

       Untuk bisa menjadikan maslahah al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat yaitu:

  1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum.
  2. Kemaslahatam ini bersifat rasinal dan pasti, bukan hanya sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahah al-mursalah benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan.
  3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

         Ulama golongan Syafi’iyyah pada dasarnya juga menjadikanmaslahah al-mursalah sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, Imam al-Syafi’i, memasukkannya kedalam qiyas. Misalnya, ia meng-qiyaskan hukuman bagi peminum-minuman keras kapada hukuman orang yang menunduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang mabuk akan menngigau dan dalam pengigaunya diduga keras akan menunduh orang lain berbuat zina. Al-Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab-kitab ushul fikihnya membahas permasalahan maslahah al-mursalah. Ada beberapa syarat yang dikekemukakan al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang daoat dijadikan hujjah dalam mengistubatkan hukum yaitu:

  1. Maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’
  2. Maslahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’
  3. Maslahah itu termasuk kedalam katagori maslahah yang dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku untuk semua orang.

Sumber: https://urbanescapesusa.com/gunner-battle-commando-attack-apk/