Jumhur ulama’Fiqh menyatakan rukun akad terdiri atas tiga hal

Jumhur ulama’Fiqh menyatakan rukun akad terdiri atas tiga hal

, yaitu:_
Pernyataan untuk mengikatkan diri (shighat al-‘aqd)
Pihak-pihak yang berakad (al-muta’aqidain)
Obyek akad (al-ma’qud ‘alaih)
Sedangkan Mustafa Ahmad az-Zarqa mengatakan bahwa prinsip dasar yang membentuk akad itu ada empat macam dan harus ada pada setiap pembentukan akad, yaitu: (1) dua orang yang melakukan akad,(2) sesuatu (barang) yang diakadkan (mahal al-’aqd), (3) tujuan dari akad (maudhu’al-’aqd), (4) dan rukun akad (arkan al-‘aqd), yaitu ijab dan qabul._
Dalam hal ini asuransi dapat didasarkan pada akad tabarru’  , yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepad pihak yang lain. Dengan akad tabarru’ berarti peserta suransi telah melakukan persetujuan dan p[erjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian.
Sedangkan pada asuransi konvensional yang mana dalam hal ini yang juga dipakai oleh asuransi Commlife Max,  akad yang dipakai adalah akad mu’awadhah yakni suatu perjanjian di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain, berhak menerima penggantian dari pihak yang memberinya._ Artinya penanggung akan memperoleh premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya. Sedangkan, tertanggung akan memperoleh uang pertanggungan, jika terjadi suatu peristiwa atau bencana, sebagai pengganti dari premi-premi yang telah dibayarkannya. Jadi, akad ini berbeda dengan akad tabarru’ , yang mana tertanggung atau nasabah dengan tujuan ikhlas memberikan sebagian premi yang telah di niatkan untuk menolong nasabah lain yang mendapat bencana atau kerugian.
Dalam asuransi konvensional juga ada yang memakai akad tabadduli, atau akad yang terdapat pada jual beli. Yskni, (1) harus ada penjual,yang mana perusahaan asuransi sebagai penjual polis yang harus di bayar melalui pembayaran premi.(2) ada pembeli, yang mana perusahaan asuransi memosisikan nasabah asuransi sebagai pembeli polis yang dikeluarkan oleh perusahaan. (3)barang yang akan diperjualbelikan,(4) akad(5) dan harganya (besar premi yang akan dibayarkan kepada perusahaan asuransi). Yang mana dalam hal ini asuransi Commlife Max juga tidak begitu jelas dalam menentukan premi yang akan dibayarkan kepada perusahaan. Karena tidak dijelaskan secara rinci sampai berapa kali kita harus membayarnya, tergantung usia kita dan hanya Allah SWT saja yang tahu kita akan meningggal. Dan yang jelas kita harus tetap membayar jika kita menginginkan masa perlindungan kita tidak berakhir.

Pendapat Ulama’ Mengenai Asuransi

Karena asuransi berbicara tentang sesuatu yang tidak pasti, sebagian melihat bahwa praktik asuransi tidak dibenarkan dalam Islam karena di dalamnya mengandung unsur gha>ra>r, maysi>r dan riba>. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa unsur-unsur yang haram dalam asuransi bias dihilangkan sehingga praktik asuransi dapat diterima oleh Islam. Oleh karenanya, praktik asuransi modern mendapat sambutan yang beragam di kalangan para ulama’. Sebagian ulama’ ada yang menolak perjanjian asuransi dengan alasan-alasan tertentu dan sebagian yang lain ada yang menerimanya dengan argumentasi tertentu pula.
Diantara pendapat para ulama’ yang mengharamkan asuransi, yakni: Pendapat dari Syaikh Ibnu Abidin dari madzhab Hanafi._ Dalam kitabnya yang terkenal, Hasyiyah Ibnu ‘Abidin, bab Al-Jiha>d, pasal isti’man al-kafir, ia menulis, “Telah menjadi kebiasaan bila para pedagang menyewa kapal dari seorang harby, mereka membayar upah pengangkutannya. Di samping itu ia membayar juga sejumlah uang untuk seorang harby yang berada di negeri asal penyewa kapal, yang disebut sebagai suka>rah (premi asuransi) dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang berada di kapal yang di sewa itu, bila musnah karena kebakaran, atau kapal tenggelam, atau dibajak dan sebagainya, maka penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggung, sebagai imbalan dari uang yang diambil dari para pedagang itu. Penanggung itu mempunyai wakil yang mendapat perlindungan (musta‘man). Sedangkan si wakil tersebut menerima premi asuransi dari para pedagang dan bila barang-barang mereka tertimpa peristiwa yang disebutkan di atas, dia (si wakil) yang membayar kepada para pedagang sebagai uang pengganti sebesar uang yang pernah diterimanya.”
Kemudian ia mengatakan, “Tidak boleh bagi si pedagang itu mengambil uang pengganti dari barang-barangnya yang telah musnah, karena yang demikian itu iltiza>mu ma lam ya>lza>m (mewajibkan sesuatu yang tidak lazim”. Dengan ungkapan inilah, sehingga Ibnu ‘Abidin dianggap orang pertama di kalangan fuqaha yang membahas masalah asuransi.
Pendapat lain yang mengharamkan asuransi adalah Sayyid Sabiq yang diungkap dalam kitabnya fiqh as-sunnah, Abdulah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth’I, yang alasannya antara lain:_
Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi
Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti
sumber