Doktrin Perpajakan

 Doktrin Perpajakan

Agar doktrin dapat menjadi sumber hukum pajak, substansinya harus berada dalam konteks di bidag perpajakan yang dikemukakan ahli hukum pajak, mengingat substansi hukum yang terkandung dalm hukum pajak memiliki perbedaan yang sangat prinsipil dengan hukum lainnya karena hukum pajak memiliki ciri khas tersendiri. Pendapat ahli hukum pajak, untuk saat ini, belum dapat diharapkan untuk menunjang pengembangan hukum pajak. Hal ini disebabkan karena kelangkaan ahli hukum pajak yang dapat memberi corak tersendiri dalam perkembangan hukum pajak

Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah. Di negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Atas dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk keperluan negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung. Peralihan kekayaan dapat pula terjadi karena hibah atau kemungkinan peristiwa perampasan atau perampokan. Oleh karena itu, segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai contoh pajak harus ditetapkan dengan undang-undang yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya, keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara termasuk dalam ruang lingkup pengertian hukum pajak. Mengingat pengaturan ini menyangkut hubungan hukum antara negara dengan orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, hukum pajak merupakan hukum publik. Hukum pajak mengatur pula hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang mempunyai ruang lingkup yang luas, tidak hanya menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dihubungkan dengan pengenaan pajak dan merumuskan serta menafsirkan peraturan hukum dengan memerhatikan ekonomi dan keadaan masyarakat, hukum pajak memuat unsur hukum pidana dan peradilan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1998. Selanjutnya diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak yang berlaku mulai tanggal diundangkan yaitu 12 April 2002. Secara global bahwa hukum terbagi dalam dua kelompok besar yaitu Hukum Publik dan Hukum Perdata. Hukum Publik mencakup Hukum Pidana, Hukum Tata Usaha Negara, dan Hukum Tata Negara. Hukum Perdata mencakup Hukum Perdata dalam arti sempit (BW = Burgelijke Wetboek) dan Hukum Dagang (WK = Wetboek Van Koophandel).

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warganya, sedangkan dalam Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang pribadi di dalam masyarakat.

Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur semua cara kerja dan pelaksanaan wewenang yang langsung dari lembaga-lembaga negara serta aparatnya dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Kedudukan Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Tata Usaha Negara. Tetapi ahli hukum pajak seperti Prof. DR. P. J. A. Adriani menghendaki Hukum Pajak dapat berdiri sendiri yang merupakan ilmu pengetahuan terlepas dari Hukum Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa Hukum Pajak mempunyai tugas yang bersifat lain dibandingkan dengan hukum administrasi. Namun pandangan lainnya bahwa kemandirian Hukum Pajak kurang tepat karena terlihat bahwa Hukum Pajak terlpeas dari hukum lainnya.

2.6 Pengertian Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

  1. Hukum perdata

Mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.

  1. Hukum publik

Mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat di rinci lagi sebagai berikut:

  • Hukum tata negara
  • Hukum tata usaha
  • Hukum pajak
  • Hukum pidana

Dengan deikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda, misalnya alam pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jendral Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut paham oportunitias, yaitu pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada putusan lain.

Sementara itu Bohari menyatakan bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan lain perkataan, hukum pajak menerangkan:

  1. Siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak)
  2. Obyek-obyek apa yang dikenakan pajak (obyek pajak)
  3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
  4. Timbulnya dan hapusnya utang pajak
  5. Cara penagihan pajak, dan

baca juga :