ANALISA KASUS BUDI GUNAWAN

ANALISA KASUS BUDI GUNAWAN

Berdasarkan literature yang penulis temukan di kajian teori, maka menurut penulis, sesungguhnya Komjen. Pol. Budi Gunawan, yang pada saat itu berpangkat Kombes dan menduduki jabatan Karobinkar dapat dimaknai sebagai aparat penegak hukum meskipun ia tidak bersentuhan langsung dengan hukum public.  Hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa ia bersentuhan langsung dan memiliki tanggungjawab dalam rangka menegakkan hukum di internal Polri yang menyangkut pembinaan dan karir.

Penulis sangat menyayangkan pendapat hakim praperadilan tersebut yang menerjemahkan secara harafiah, tanpa menunjuk suatu rujukan untuk menemukan tafsiran harafiah tersebut, sehingga dapat menimbulkan banyak asumsi.

Masyarakat dapat membuat olok-olokan atas status penegak hukum yang disandang oleh anggota kepolisian, bisa jadi jika seseorang melakukan pelanggaran hukum yang hendak ditangkap oleh anggota polisi maka orang tersebut akan mengelak dan berkata “tunggu dulu pak polisi, status anda apa? Anda kan bukan penegak hukum….” Jika melihat tafsiran dari hakim praperadilan Komjen. Pol. Budi Gunawan, yang memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan aparat penegak hukum adalah penyelidik, penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim, maka seolah-olah penegakan hukum hanya semata-mata diperlukan untuk menegakkan hukum pidana saja, padahal hukum yang harus ditegakkan itu bukan hanya hukum pidana saja, tetapi ada hukum perdata dan termasuk hukum yang mengatur internal suatu instansi.

Analisa lain dari penulis terkait dengan pertimbangan lainnya yang menyangkut pengertian penyelenggara Negara yang menjadi kewenangan KPK dan yang menyangkut mengenai batas minimum kerugian Negara serta jenis tindak pidana yang disangkakan kepada Komjen. Pol. Budi Gunawan, penulis sependapat dengan pertimbangan hakim praperadilan tersebut.  Menyangkut kewenangan KPK terkait Pasal 11 UU KPK huruf b, tentang tindak pidana korupsi mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, penulis berpendapat bahwa ketentuan ini tidak memiliki tolak ukur atau batasan yang jelas.

Menganalisa pandangan tersebut di atas,  secara keseluruhan berdasarkan sistem hukum di Indonesia, yaitu positivism hukum, maka menyangkut praperadilan, penulis berpendapat bahwa sistem hukum sudah diatur secara limitative di dalam Pasal 77 KUHAP, sehingga hakim praperadilan seharusnya tidak dapat mempergunakan kewenangan yang diberikan kepadanya melalui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman).

 

https://swatproject.org/loopstation-premium-apk/